Stop Budaya Amplop!

SUATU pagi, dua orang anggota panitia sebuah seminar berunding soal kalangan media massa yang akan diundang. Fokus pembicaraan adalah soal wartawan media mana saja yang akan diundang. Tema itu tidaklah mengusik perhatian saya karena itu hal biasa.

Konsentrasi saya –saat itu tengah menyusun soal UTS– terusik ketika kedua orang itu menyoal jumlah uang yang akan dimasukkan ke dalam amplop bagi masing-masing wartawan. “Kenapa harus dikasih uang?” tanya saya. “Ah si Akang, kayak bukan wartawan aja…” jawab salah seorang dari mereka, datar. “Tidak, ‘gak usah itu!” sergah saya. “Tidak dikasih uang pun mereka insya Allah datang dan membuat beritanya, apalagi pembicara yang akan hadir itu orang-orang kategori newsmaker, pembuat berita!”. Tidak digubris. Keduanya malah ngeloyor pergi.

Panitia seminar tadi hanya satu kasus yang menjadi faktor penumbuhkembangan “budaya amplop” di kalangan wartawan. Itulah kebiasaan buruk. Eksesnya, wartawan jadi “ketagihan” sehingga memasalahkannya jika dalam sebuah acara tidak ada “amplop”.

Kita sangat “angkat topi” bagi sejumlah media massa yang mengharamkan wartawannya menerima amplop, karena memang itu tidak perlu. Isi amplop hanya akan membebani sang wartawan untuk menurunkan berita, padahal dimuat-tidaknya sebuah berita bukan wewenangnya, melainkan wewenang redaktur yang menjadi atasannya. Lain soal jika sang redaktur “kecipratan” dan turut punya beban moral.

“Budaya amplop” juga mengurangi profesionalisme para wartawan, termasuk bobot berita. Berita adalah laporan peristiwa. Namun tidak semua peristiwa layak dilaporkan (dijadikan berita). Sebuah peristiwa layak dibertakan (fit to print) hanya jika mengandung nilai-nilai jurnalistik atau news value, seperti aktual, faktual, penting, dan menarik.

Sebuah amplop dapat membuat wartawan menjalankan tugasnya secara tidak fair, berat sebelah, biased, hanya menguntungkan satu pihak. Sedangkan wartawan profesional menulis berita secara seimbang (balanced), cover both side, memegang teguh Fairness Doctrine (doktrin kejujuran). Jika demikian, pembaca atau masyarakat yang dirugikan karena tidak mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang.

Entah siapa yang memulai, wartawan yang minta duit ataukah panitia yang menyuap wartawan, sehingga terbentuk “budaya amplop” itu. Yang jelas, kebiasaan buruk itu harus segera dihentikan sekarang juga. Toh jika ada acara bagus dan layak diberitakan, wartawan akan datang dengan sendirinya, bahkan tidak diundang sekalipun. Panitia acara cukup mengirimkan pemberitahuan atau menulis siaran pers (press realease).

Memang, “budaya amplop” merupakan salah satu ciri jurnalistik negara berkembang. Menurut Albert L. Hester dalam Handbook for Third World Journalist (sudah diterjemahkan dengan judul Pedoman untuk Wartawan, USIS, 1987), fenomena itu muncul karena kurangnya permodalan industri pers sehingga pers belum mampu memberikan imbalan yang laiak bagi wartawannya.

Yang memprihatinkan, akibat “budaya” itu, bermunculan wartawan gadungan, wartawan tanpa suratkabar (WTS), atau “wartawan pemeras” yang merugikan citra wartawan dan menjengkelkan masyarakat. Jika kebiasaan panitia acara, para humas instansi atau perusahaan, atau pihak mana pun memberi “amplop” kepada wartawan tidak dihentikan, maka jangan harap “budaya” itu sirna.

Dalam sebuah acara di Jakarta, sebagaimana dipublikasikan www.dewanpers.org, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Indonesia, (waktu itu) Didik Supriyanto, mengusulkan agar kalangan kehumasan tidak mengorganisir wartawan, seperti yang dilakukan berbagai institusi dan perusahaan, sehingga tidak akan ada lagi istilah “wartawan Polda”, “wartawan Pertamina”, “wartawan Kejaksaan Agung”, dan sebagainya. Langkah tersebut diperlukan untuk menekan penyalahgunaan profesi wartawan untuk mencari uang dari sumber berita.

Didik juga menyayangkan tindakan pejabat humas di kalangan BUMN yang menyediakan “amplop” bagi wartawan. “Yang mereka bagi-bagikan itu ‘kan uang rakyat. Ini praktek korupsi yang harus dihentikan,” katanya.

Pada acara yang sama, Ketua Dewan Pers Atmakusumah mengakui, sejak era reformasi persoalan “amplop” kian parah. Penyebabnya, jumlah wartawan legal dan ilegal yang makin banyak dan tidak terkendali. Karena itu, Atmakusumah mengusulkan agar masyarakat pers segera menentukan kriteria umum mengenai organisasi pers yang kini jumlahnya sudah lebih dari 50 buah.

Semoga saja para wartawan kita sadar, bahwa bidang pekerjaannya adalah sebuah pekerjaan profesional yang terikat kode etik. Kode Etik Wartawan Indonesia menyebutkan, “Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi”.

Kita akui, “godaan uang” sering membuat wartawan lupa diri akan tugas dan kewajibannya. Tidak heran jika M.L. Sten dalam buku Bagaimana Menjadi Wartawan (Juni 1993) mengatakan:

“Jika Anda ingin kaya, janganlah bekerja di bidang pers, kecuali Anda mempunyai perusahaan sendiri atau Anda seorang penulis terkemuka dalam beberapa perusahaan pers. Jurnalistik bukanlah pekerjaan mudah, tetapi ia dapat membuat seorang wartawan merasa lebih penting dari seorang pengurus bank. Uang adalah penting, tetapi ia bukan merupakan pendorong bagi seseorang untuk melibatkan diri dalam bidang persuratkabaran.”

Wartawan Muslim tentu sadar betul, amplop bisa masuk kategori suap yang diharamkan, atau setidaknya syubhat. Allah SWT melaknat pemberi dan penerima suap. Wallahu a’lam.

Copyright © 2007 ASM. Romli

Related Post

Fungsi Pers dan Peran Media Media massa (singkatan dari Media Komunikasi Massa) atau Pers (dari kata persen  atau press yang berarti  “menekan” --merujuk pada alat cetak kuno ya...
Wartawan Gadungan Menjamur di Daerah Lebih lues wartawan merupakan pekerjaan yang elit mapan pengetahuan dan mental yang falid saat ini banyak di daerah-daerah tkt 2 menjamur apa siapa ...
Beda Wartawan dan Reporter, Apa Sih? Ada yang bertanya, apa sih bedanya wartawan dan reporter? Wartawan –dalam bahasa Inggris sering disebut “orang berita” (news person), “orang pers” ...
Jadi Wartawan, Bagus Tidak? Saya sudah bekerja sebagai wartawan selama tiga tahun. Sekarang saya dipercaya sebagai redaktur yunior. Suratkabar tempat saya bekerja cukup mapan, me...

COMMENTS (1)

  • comment-avatar
    iyya maliya July 25, 2007

    salam deadline…
    yang sangat disayangkan lagi masyarakatpun telah mencap bahwa wartawan itu hanya membuat masalah saja.
    selain itu, menurut saya berprofesi sebagai wartawan buakanlah hal yang mudah. [dan masyarakat tak tau tentang hal itu]. banyaknya perbuatan wartawan dilapangan yang tidak bisa mengontrol posisinya sebagai pers, bisa juga karena kurangnya pendidikan mengenai jurnalisme. kebayakan dari wartawan amplop adalah mereka yang tidak tau apa fungsi dari pada pers itu sendiri. yang mereka tahu hanyalah liputan, dan menambah uang sakunya.

    ——-fenomena itu muncul karena kurangnya permodalan industri pers sehingga pers belum mampu memberikan imbalan yang laiak bagi wartawannya.—————

    hal ini sangat benar sekali, banyaknya industri pers yang berkeliaran dengan bebas dan dengna modal yang seadanya membuat para wartawannya kelimpungan untuk mencari uang tambahan karena imbalan yang tidak mencukupi. dan lagi, sang pemilik industri pers-nya pun menekankan para wartawan untuk tidak berharap banyak pada perusahaannya. dan lebih menekankan bahwa profesi wartawan itu menyenangkan karena bisa kenal dengan orang-orang penting dan bisa meminta apa saja.

    bandung:
    industri pers dibandung yang mulai menjalar bak jamur harus lebih diwaspadai. terutama bagi mereka yang mengaku meia on-line.
    wartawan-wartawannya pun disarankan untuk melacurkan idealismenya jika mereka ingin sejahtera memenuhi kebutuhan hidupnya.

    selain itu meda yang lebih kental dengan bandung-pun tak se-ideal pers yang sesunguhnya.

    nah, sekarang kita sebagai orang pers—dan belajar tentang jurnalisme— bagaiman cara kita untuk memulihkan nama baik wartawan dimata masyarkat?
    jadi.. bagaimana ini?
    wslam