Rasanya baru kali ini saya “ngeh” Hari Pers Nasional di H-1. Sebelumnya baru sadar Hari Pers Nasional di hari H-nya, tanggal 9 Februari. Karenanya, saya sempatkan menulis posting ini “sekadar” mendokumentasikan catatan sejarah Hari Pers Nasional (HPN).
Hari Pers Nasional didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Wartawan Indonesia(PWI).
Dulu PWI adalah organisasi tunggal wartawan Indonesia. Saya pernah menjadi anggotanya dengan tes cukup ketat. Tes tertulis saat itu di Gedung Wartawan, Kota Bandung. Sudah lamaaaaa sekali!
Dewan Pers (lembaga independen yang berfungsi mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia) menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional dalam sidang ke-21 di Bandung 19 Februari 1981
Dilansir laman resmi HPN, penetapan 9 Februari sebagai HPN merupakan salah satu butir keputusan Kongres PWI di Padang, Sumatera Barat (1978). Penetapan satu hari yang bersejarah itu guna memperingati peran dan keberadaan pers secara nasional.
Berbagai kegiatan yang biasa diselenggarakan untuk menyemarakkan Hari Pers Nasional antara lain pameran pers dan media, penyerahan Anugerah Jurnalistik dan Pers, Bakti Sosial, dan hiburan.
Hari Pers Nasional menjadi ajang silahturahmi dan penyatuan pemikiran untuk kemajuan pers khususnya dan bangsa Indonesia umumnya.
Kegiatan HPN dinilai sebagai agenda tahunan terbesar bagi komponen pers Indonesia.
Dikutip dari Harian Kompas edisi 10 Februari 1985, Presiden Soeharto menetapkan Hari Pers Nasional bersamaan dengan hari ulang tahun ke-39 PWI.
Ketika itu, Soeharto menegaskan bahwa pers muncul sebagai obor penerangan. Soeharto juga memberikan penjelasan mengenai GBHN 1983 dan berusaha mengembangkan pers yang sehat, bebas dan bertangung jawab.
“Pertumbuhan dan peningkatan pers nasional akan memberikan nilai positif bagi perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia,” kata Soeharto saat itu.
Tahun ini (2019), Provinsi Jawa Timur menjadi tuan rumah peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari dengan tema “Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital”.
Sebelum Jawa Timur diputuskan menjadi tuan rumah, ada dua provinsi lain yang juga berminat menyelenggarakan puncak peringatan HPN 2019, yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh Nanggroe Darussalam.
Tidak Semua Wartawan Ikut HPN
Tidak semua wartawan memperingati Hari Pers Nasional. Karena bersamaan dengan HUT PWI, HPN bukan hari wartawan nasional karena tidak semua wartawan menjadi anggota PWI dan saat ini organisasi wartawan bukan hanya PWI.
Sempat muncul wacana agar tanggal HPN diubah dengan alasan HPN 9 Februari merupkan peninggalan Orde Baru (ditetapkan Soeharto) dan mengacu pada hari kelahiran PWI.
Wartawan yang bernaung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tidak mengakui dan tidak merayakan HPN dengan alasan HPN tanggal 9 Februari merupakan hari kelahiran PWI.
AJI bersama sejumlah organisasi profesi jurnalis seperti Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) sudah mengusulkan Dewan Pers untuk merevisi tanggal peringatan HPN.
Bukan hanya soal peninggalan Orba dan HUT PWI, HPN juga selama ini dinilai sudah ternoda. Dilansir laman ngopibareng, banyak organisasi yang memanfaatkan HPN untuk minta uang kepada pemerintah dan berbagai pihak, dengan alasan untuk ikut HPN.
Demikian kilas sejarah Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari dan kontoversi yang terjadi. HPN bukan hari wartawan, tapi hari jadi PWI.
Harus ada semacam kongres wartawan se-Indonesia untuk menyepakati HPN sehingga benar-benar menjadi “Hari Wartawan Nasional” (HWN). Wasalam. (www.romeltea.com).*
