Kode Etik Jurnalistik Media Online:  Pedoman Pemberitaan Media Siber

Kode Etik Jurnalistik Media Online: Pedoman Pemberitaan Media Siber

jurnalistik onlineEtika Profesi Wartawan Media Online – Pedoman Pemberitaan Media Siber.

PADA dasarnya kode etik jurnalistik wartawan media online (media siber, cyber media) sama dengan kode etik jurnalistik yang sudah ada selama ini –Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) Dewan Pers.

Namun, mengingat format dan karakteristik media online berbeda dengan media cetak, maka Dewan Pers secara khusus menyusun Kode Etik Jurnalistik Media Online berupa Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS).

PPMS dibuat dan ditetapkan oleh Dewan Pers di Jakarta 3 Februari 2012. PPMS berlaku atas semua media siber (cyber mediam media online) yang melakukan tugas-tugas jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik Media Online ini diharapkan menjadi panduan pemberitaan media online dan melengkapi kode etik jurnalistik yang telah disepakati organisasi-organisasi wartawan dan perusahaan pers.

Menurut Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, pedoman media online ini disusun karena media siber memiliki karakter khusus sehingga perlu pedoman untuk mengatur agar pengelolaannya dapat profesional dan sesuai dengan Undang-undang Pers serta kode etik jurnalistik.

Berikut ini salinan utuh kode etik jurnalistik wartawan media online sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber yang wajib dicantumkan setiap media online.

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup
a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan UndangUndang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita
a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).

e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita
a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan
a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib  mencantumkan keterangan ”advertorial”, ”iklan”, ”ads”, ”sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta
Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman
Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa
Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

Demikian kode etik jurnalistik online atau pedoman pemberitaan media siber.

Dowload Kode Etik Juurnalistik

Pelanggaran Kode Etik Media Online

Dewan Pers pernah merilis, 30% media online melanggar kode etik.

Disebutkan, perkembangan media online yang sedang tumbuh pesat tak diimbangi dengan kepatuhan pada kode etik jurnalistik.

Sebanyak 30 persen media online di Indonesia mempraktikkan jurnalisme tanpa akurasi dan melanggar kode etik jurnalistik.

Ke-30 persen media online itu didirikan terkadang bukan dengan niat untuk kerja jurnalistik dan kepentingan publik, tapi dengan tujuan kepentingan politik, ekonomi, kekuasaan, hingga tujuan untuk melakukan pemerasan.

Karena digunakan untuk kepentingan pribadi, maka media yang tak patuh kode etik jurnalistik cenderung dengan niat iktikad buruk.

Data di Dewan Pers menunjukkan, tahun 2012 media yang diadukan ke Dewan Pers selama setahun sebanyak 470 media. Dari jumlah itu, sebanyak 90 di antaranya adalah media online.

Rata-rata pelanggaran media online adalah soal akurasi. Padahal, media online yang mediumnya bisa disimpan dalam data internet harusnya disiplin verifikasi.

Salah satu kecerobihan wartawan media online yang sering membuat berita tidak akurat adalah menjadikan status update akun media sosial sebagai sumber berita atau rujukan. Padahal, akun media sosial banyak yang palsu atau kena hack.

Ketaatan pada kode etik adalah hal utama dalam sebuah kerja profesional. Seorang dokter yang melanggar kode etik bisa kena sanksi pencabutan izin praktik. Demikian halnya wartawan atau media online.

Setidaknya, wartawan atau yang melanggar kode etik menggugurkan keprofesionalannya dan jatuh ke level wartawan/media abal-abal. Wasalam. (www.romeltea.com).*

Related Post

Contoh Berita Tidak Akurat alias Ngawur di Media O... KREDIBILITAS media online diragukan karena sering menyajikan berita tidak akurat. Akurasi merupakan salah satu kaidah jurnalistik. Akurasi dan disipli...
Sembilan Elemen Jurnalisme The Elements of Journalism BUKU Sembilan Elemen Jurnalisme (The Elements of Journalism) karya Bill Kovach dan Tom Rosenstiel ini sangat terkenal di d...
Jurnalistik Online: 5 Kaidah Menulis di Media Onli... * Jurnalistik Online: Cara Menulis atau Menampilkan Tulisan di Media Online (Online Writing Style) * Berlaku juga buat Nulis Status Panjang di Face...
Orang Terbaik ke Jurnalistik, ‘Rubbish’... Posting singkat ini terinspirasi update status Facebook dua orang teman. Satu mengenai golput, satu lagi mengenai calon hakim agung. Status golput ...

COMMENTS (2)

  • comment-avatar
    Khalid Jamaluddin Hamid October 28, 2014

    Kang Romel, saya mau tanya nih tentang PPMS ini.

    Kebetulan saya anak Ilmu Komunikasi yang lagi buat riset tentang implementasi PPMS dalam produksi berita media online, yang kebetulan (lagi) saya dapat dan tahu PPMS itu dari bukunya Kang Romel, Jurnalistik Online.

    Nah disini ada yang saya kurang paham nih Kang,
    disini yang menjadi sasaran dari PPMS itu apa atau siapa sih Kang? (merujuk pada produksi berita yah Kang Romel).

    Pertanyaannya:
    Apakah hanya kepada konten buatan pengguna saja, atau bisa menyentuh konten buatan reporter atau editor media siber itu sendiri.

    Soalnya di liat dari ruang lingkupnya, saya jadi bingung Kang.
    terimakasih Kang Romel.